Coaching Clinic Integrasi SIM KSPSTK dengan Layanan I-MUT ASN Digital BKN berdasarkan SEB mendikdasmen dengan Kepala BKN Batch 4 Sukses Digelar di Jakarta
Jakarta — Kegiatan Coaching Clinic Integrasi Sistem Informasi Manajemen KSPSTK (SIM KSPSTK) dengan Layanan I-MUT ASN Digital Badan Kepegawaian Negara (BKN) Batch 4 sukses dilaksanakan pada 17 hingga 19 September 2025 bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Acara ini mengacu pada Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kepala BKN, yang menjadi dasar implementasi integrasi data dalam rangka memperkuat layanan kepegawaian berbasis digital.
Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat BKN, tim teknis SIM KSPSTK, serta para Kepala Balai/Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan dari berbagai provinsi, antara lain: Sumatera Utara, Aceh, Jambi, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Banten, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
Dalam kesempatan tersebut, Ibu Ulfa Mahmudah selaku Ketua Tim Kerja Regulasi dan Supervisi menyampaikan bahwa kegiatan integrasi SIM KSPSTK dengan Layanan I-MUT ASN Digital BKN Batch 4 ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para peserta terkait regulasi yang berlaku.
“Kegiatan ini kami hadirkan untuk mempermudah Bapak/Ibu memahami regulasi, karena di beberapa daerah masih banyak terjadi perbedaan konsepsi terhadap Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, serta Surat Edaran Bersama antara Mendikdasmen dengan Kepala BKN. Penugasan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Sekolah kini dilakukan melalui satu pintu, yaitu SIM KSPSTK. Setelah masuk ke SIM KSPSTK, data Kepala Sekolah maupun calon Kepala Sekolah akan mengalir ke BKN untuk pembuatan SK PPK melalui proses digital TTE, dan selanjutnya data tersebut akan terintegrasi dengan Dapodik Kepala Sekolah yang bersangkutan,” jelasnya.
Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa dalam kegiatan ini peserta juga akan dilatih untuk mengimplementasikan pemetaan kebutuhan serta skema penugasan non-reguler, khususnya bagi calon kepala sekolah yang telah bersertifikat namun belum mendapatkan penugasan. “Solusi-solusi inilah yang akan kita diskusikan bersama dan praktikkan pada hari kedua. Sedangkan pada hari ketiga, Bapak/Ibu akan difasilitasi untuk menyusun rencana tindak lanjut di masing-masing daerah, agar implementasi ini dapat berjalan secara nyata,” ungkapnya.
Strategi pelaksanaan kegiatan disusun secara komprehensif, dimulai dengan pembekalan materi kebijakan dari Kemendikdasmen dan BKN, pendampingan penuh dari tim narasumber, penyediaan layanan helpdesk bagi peserta yang mengalami kesulitan, hingga pembagian kelompok untuk melakukan simulasi langsung. Dengan pola ini, peserta diharapkan tidak hanya memahami regulasi secara normatif, tetapi juga menguasai langkah teknis yang diperlukan dalam pelaksanaannya.
Direktur KSPSTK, Bapak Iwan Junaedi, dalam sambutannya menegaskan pentingnya integrasi sistem layanan kepegawaian melalui satu pintu. Penugasan, pemindahan, dan pemberhentian kepala sekolah kini harus dilakukan secara terintegrasi melalui SIM KSPSTK, agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Iwan Junaedi menjelaskan bahwa alur data kepegawaian telah dirancang menyatu. Data kepala sekolah maupun calon kepala sekolah yang masuk ke SIM KSPSTK akan otomatis mengalir ke BKN untuk penerbitan SK PPK melalui mekanisme Tanda Tangan Elektronik (TTE), sebelum akhirnya terintegrasi ke dalam Dapodik. Mekanisme ini diyakini mampu meminimalisasi duplikasi dan kesalahan data di lapangan.
"Mohon bantuan kepada para operator yang memahami secara teknis alur data, agar dapat memastikan permintaan dari Bupati melalui Dinas Pendidikan dan BKD dapat diunggah dengan baik ke dalam sistem, termasuk ke dalam SIM KSPSTK. Selanjutnya, aliran data tersebut akan diteruskan dan dikelola oleh BKN" Ujar Iwan Junaedi.
Melalui coaching clinic yang berlangsung selama tiga hari ini, para peserta memperoleh wawasan, pengalaman praktis, sekaligus pendampingan teknis. Batch 4 ini menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan yang akan terus digelar hingga seluruh satuan kerja siap mengimplementasikan integrasi layanan kepegawaian digital secara penuh.
Dengan kegiatan ini diharapkan terwujud Layanan Integrasi SIM KSPSTK dengan Layanan I-MUT ASN Digital BKN yang mudah, efektif, dan efisien, sehingga mampu mempercepat serta mempermudah proses tata kelola penugasan Kepala Sekolah secara transparan dan akuntabel.
